Di balik kebesaran Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi pendidikan Islam terbesar di dunia, tersimpan sebuah paradoks strategis yang mulai terkuak melalui pendekatan ilmiah. Analisis bibliometrik berbasis VOSviewer terhadap publikasi akademik yang berasal dari 164 Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) menunjukkan temuan penting sekaligus mengkhawatirkan: diskursus mengenai kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), infrastruktur digital, dan kedaulatan data nyaris tidak hadir secara signifikan dalam peta pengetahuan Muhammadiyah. Temuan ini perlu dibaca secara kritis, bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk memahami posisi Muhammadiyah dalam lanskap transformasi pendidikan global.

Secara historis, Muhammadiyah dikenal sebagai pelopor modernisasi Islam. K.H. Ahmad Dahlan berani mengadopsi sistem pendidikan modern Barat di tengah kolonialisme demi kemajuan umat. Namun, peta riset kontemporer justru menunjukkan ironi: ketika dunia akademik global menjadikan AI sebagai fondasi inovasi pendidikan, riset Muhammadiyah masih sangat terkonsentrasi pada diskursus pedagogis normatif. Klaster dominan berputar di sekitar mahasiswa, pendidikan, materi ajar, pendidikan karakter, dan pendidikan agama—bidang-bidang yang mencerminkan kekuatan moral dan ideologis Muhammadiyah, tetapi belum sepenuhnya terhubung dengan realitas teknologi abad ke-21.

Kata kunci strategis seperti Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Analytics, Cloud Computing, dan Digital Infrastructure hampir tidak membentuk klaster yang kuat. Namun, penting dicatat bahwa ketiadaan ini tidak serta-merta berarti nihilnya praktik teknologi di PTMA. Banyak kampus Muhammadiyah telah menggunakan Learning Management System, platform e-learning, dan AI generatif dalam pembelajaran. Kelemahan utamanya bukan pada praktik, melainkan pada absennya artikulasi akademik dan refleksi kritis atas praktik tersebut dalam bentuk riset strategis yang terintegrasi.

Inilah yang dapat disebut sebagai “Blind Spot Digital Muhammadiyah”sebuah kesenjangan antara penggunaan teknologi dan kesadaran epistemik tentang teknologi. Analisis konektivitas riset menunjukkan bahwa penelitian tentang universitas dan pendidikan tinggi tidak memiliki jembatan konseptual dengan isu keamanan data, kedaulatan digital, atau geopolitik teknologi. Penelitian e-learning umumnya berhenti pada efektivitas pedagogis, kepuasan pengguna, dan peningkatan hasil belajar, tanpa menyinggung pertanyaan mendasar: siapa pemilik data akademik? Di mana data itu disimpan? Bagaimana skenario risiko jika akses teknologi terganggu oleh konflik geopolitik atau kebijakan vendor global?

Namun, perlu diakui secara jujur bahwa data bibliometrik ini memiliki keterbatasan metodologis. Pertama, analisis VOSviewer sangat bergantung pada kata kunci dan metadata publikasi. Jika riset AI dilakukan tetapi tidak secara eksplisit menggunakan istilah AI atau digital sovereignty, maka ia tidak akan terbaca sebagai klaster strategis. Kedua, publikasi yang tidak terindeks secara internasional atau masih bersifat laporan internal institusi tidak ikut terpetakan. Artinya, riset ini belum sepenuhnya menggambarkan potensi laten Muhammadiyah, tetapi secara kuat menunjukkan ketiadaan orkestrasi dan arah kebijakan riset kolektif.

Ketergantungan 164 PTMA pada platform global seperti Google, Microsoft, Zoom, dan AI generatif merupakan fakta yang tidak dapat disangkal. Namun, yang menjadi persoalan bukan penggunaan teknologi asing itu sendiri, melainkan ketiadaan kesadaran struktural tentang implikasi jangka panjangnya. Dalam peta riset, tidak ditemukan klaster yang membahas data sovereignty atau digital colonialism. Ini menunjukkan bahwa persoalan kekuasaan di balik teknologi belum menjadi perhatian serius dalam tradisi akademik Muhammadiyah, meskipun data akademik dan perilaku belajar mahasiswa merupakan aset strategis jangka panjang.

Jika dibandingkan dengan perkembangan global, kesenjangan ini semakin nyata. Universitas-universitas terkemuka di Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok telah membangun pusat riset AI dengan anggaran miliaran dolar dan memiliki data center sendiri sebagai simbol kedaulatan akademik. Universitas Islam di Turki, Qatar, dan Malaysia telah mengembangkan kerangka ethical AI dan ekonomi digital Islam. Muhammadiyah, meskipun unggul secara kuantitas institusi dan jejaring umat, belum memiliki pusat riset AI terintegrasi di tingkat persyarikatan sebuah fakta yang menunjukkan bahwa kekuatan struktural belum diiringi dengan visi teknologi jangka panjang.

Proyeksi ke depan menunjukkan risiko eksistensial jika pola ini dibiarkan. Dalam 10–20 tahun ke depan, PTMA berpotensi kehilangan daya saing global, mengalami brain drain peneliti muda, dan terjebak dalam ketergantungan digital permanen. Namun, proyeksi ini juga memiliki asumsi yang perlu diuji lebih lanjut, seperti dinamika kebijakan nasional, peran negara, serta potensi kolaborasi dengan industri teknologi lokal. Dengan kata lain, risiko ini bukan takdir, melainkan peringatan berbasis tren data saat ini.

Riset ini menawarkan dua skenario besar menuju satu abad berikutnya Muhammadiyah. Skenario status quo menggambarkan Muhammadiyah sebagai raksasa pendidikan yang besar secara kuantitas, tetapi rapuh secara teknologi. Skenario transformasi radikal menawarkan visi Muhammadiyah sebagai Digital Caliphate of Knowledge—bukan dalam arti politik, tetapi sebagai pusat produksi pengetahuan Islam global yang berdaulat secara data, unggul secara AI, dan kokoh secara etika. Dalam skenario ini, UMAM diproyeksikan sebagai simpul strategis regional, meskipun klaim ini masih memerlukan studi kelayakan lebih mendalam terkait kapasitas infrastruktur, regulasi lintas negara, dan pembiayaan jangka panjang.

Rekomendasi strategis seperti pembentukan Muhammadiyah Center for AI and Digital Sovereignty, pembangunan PTMA Sovereign Cloud, literasi AI wajib, dan integrasi riset Islamic AI sebagai syarat akreditasi adalah langkah visioner. Namun, semua ini mensyaratkan prasyarat yang belum banyak dibahas: kepemimpinan teknologi di tingkat pusat, model pendanaan berkelanjutan, kesiapan SDM, serta manajemen resistensi internal. Tanpa governance yang jelas, visi besar berisiko berhenti sebagai wacana akademik.

Pada akhirnya, riset ini menegaskan bahwa isu AI dan digitalisasi bukan semata persoalan teknis, tetapi persoalan kepemimpinan peradaban. Muhammadiyah kini berada di persimpangan sejarah: memilih menjadi subjek yang menulis masa depan Islam digitalnya sendiri, atau menyerahkan masa depan itu kepada algoritma yang dibangun pihak lain. Menuju 100 tahun berikutnya, keberanian Muhammadiyah bukan hanya diuji pada visi, tetapi pada kemampuan mengubah kritik ilmiah menjadi keputusan strategis kolektif.

“Muhammadiyah tidak kekurangan aset, jaringan, maupun legitimasi sejarah.
Yang kita perlukan hari ini adalah keberanian politik-intelektual untuk menjadikan teknologi sebagai medan jihad baru: jihad ilmu untuk membebaskan pengetahuan, jihad kedaulatan untuk menjaga masa depan umat, dan jihad peradaban untuk menuntun kemajuan dengan nilai.”

By Elihami Abdul Hafid (Mahasiswa Doktoral Universitas Muhammadiyah Malaysia)